MEMBANGUN NEGARA PANCASILA DENGAN TEORI KEBAIKAN DAN TEORI KEBENARAN *)

PENDAHULUAN

Di antara penilaian yang dapat ditemukan dari sejumlah publikasi beberapa tahun terakhir tentang Pancasila, kita dapat mengelompokkan dua kategori[1] yang nampaknya penting untuk mendapatkan tanggapan yang saksama, yaitu pertama, penilaian yang mempersoalkan relevansi sosial dari Pancasila, dan kedua, penilaian yang mempertanyakan relevansi intelektualnya[2].

Penilaian terhadap relevansi sosial Pancasila kadang dikaitkan dengan hakikat prinsip-prinsip Pancasila yang bersifat umum (general), dengan akibat yang cukup serius karena Pancasila dipandang “less successful as a unifying concept when leadership tried to give it policy content”[3]. Prinsip-prinsip Pancasila yang bersifat umum, menurut penilaian ini, memang membantu menjelaskan mengapa baik pemerintahan Soekarno maupun Soeharto (dan mungkin juga pemerintahan lain di Indonesia kelak) mendapatkan dukungan rakyat karena mereka menggunakan Pancasila, meskipun setiap pemerintahan yang berbeda selalu memiliki orientasi kebijakan yang berbeda. Studi lain yang dilakukan Dauglas E. Ramage juga memberikan penilaian yang sama. Pengamatan yang dilakukan di masa pemerintahan Orde Baru untuk melihat bagaimana Pancasila dipergunakan dan dipahami oleh berbagai aktor politik yang berbeda (yaitu, Abdurrahman Wahid dengan NU, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Kelompok Nasionalis Sekuler di bawah Megawati Soekarnoputri) tersebut pada intinya mempersoalkan satu kenyataan menarik mengapa Pancasila dapat dipergunakan dengan berbagai cara yang saling bertentangan (kontradiktif) oleh berbagai rejim dan kekuatan politik di Indonesia. Menurut Ramage “Pancasila is readily appropriated for various—and often contradictory—purposes by different kinds of actors”[4].

Dalam buku Sukarno, A Political Biography (1972), John D. Legge menulis sebuah bab menarik mengenai pergulatan ideologi di Indonesia. Menurut Legge, di antara para pemimpin Asia, Soekarno merupakan satu-satunya pemimpin yang membebani dirinya untuk merumuskan ideologi sendiri buat bangsanya. Ini berbeda, misalnya, dengan Gandhi yang lebih tertarik kepada kemanusiaan universal; Nehru yang terlalu santun, sehingga karenanya tak membutuhkan ideologi apapun untuk menyokong keyakinan politiknya; ataupun Ho Chi Minh yang memilih tetap bersetia pada kemapanan Marxisme. Soekarno, yang sering disebut sebagai “bukan merupakan pemikir yang berdisiplin”, nyatanya merupakan satu-satunya orang yang telah berusaha keras untuk merancang gagasan khas itu tadi.

Dalam sebuah tulisannya, Daoed Joesoef pernah melontarkan sebuah pertanyaan bernada menggugat kenapa di Indonesia seorang ilmuwan tidak bisa secara otomatis diakui sebagai budayawan, dimana kerja kesarjanaan mereka sebenarnya dapat dipersamakan sebagai sebuah karya kebudayaan.

Gagasan yang mencoba menautkan ilmu pengetahuan—sebuah produk dari kerja kesarjanaan—dengan kebudayaan—dimana berbagai pengetahuan telah melesap pada berbagai praktik yang pada umumnya tak lagi dipikirkan—sebenarnya telah tertabalkan pada karya banyak sarjana kita. Pada 1954, Soedjatmoko, misalnya, menulis sebuah risalah di majalah Konfrontasi yang menguar gagasan persis seperti apa yang terpacak sebagai judulnya: “Pembangunan sebagai Masalah Kebudayaan”. Ketika kita mendatangkan traktor untuk membajak sawah-sawah kita, demikian tulis Soedjatmoko, tanpa disadari sebenarnya kita juga sedang mendatangkan kebudayaan yang telah menciptakan traktor-traktor tadi. Dengan kata lain, pengetahuan dan teknologi pembuatan traktor tidak bisa disapih—sebagaimana diyakini oleh kebanyakaan orang—dari kebudayaan yang telah melahirkannya. Sederhananya, Anda tidak bisa menerima traktor tapi menolak inangnya, yaitu industrialisme.